73 Tahun Merdeka, 34,19% Sekolah di Indonesia Belum Miliki Perpustakaan

Dunia Perpustakaan | Miris! kata ini masih terus harus kita suarakan untuk menggambarkan kondisi perpustakaan sekolah di Indonesia. Dalam aspek perbaikan tentunya kita tetap memberikan apresiasi kepada pihak-pihak yang ikut terlibat aktif dalam meningkatkan perbaikan di bidang perpustakaan ini.

Namun kita tidak boleh berpuas diri, karena faktanya berdasarkan data terbaru 2018 ini, masih banyak sekolah di negeri ini belum miliki perpustakaan.

Dahulu, saat APBN untuk pendidikan belum mencapai 20%, banyak pihak menyatakan, Seandainya APBN untuk pendididikan mencapai 20%, niscaya pendidikan di Indonesia akan maju. Namun faktanya, setelah APBN pendidikan diterapkan mencapai 20%, toh kabar sekolah ambruk, sekolah tak miliki perpustakaan masih terdengar hingga kini.

Kami kutipkan dari data yang beberapa saat lalu sudah dipublikasikan oleh beritagar.id , disebutkan bahwa berdasarkan Tim Lokadata Beritagar.id mengolah data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tentang jumlah dan persentase kondisi perpustakaan sekolah di 34 provinsi. Sebanyak 34,19 persen sekolah di Indonesia belum memiliki perpustakaan.

Ironisnya, dari masih sedikitnya sekolah yang sudah memiliki perpustakaan, ternyata rata-rata perpustakaan sekolah mereka sebagian besar dalam kondisi rusak.

Berdasarkan data yang sudah diperbaharurui pada 2018, provinsi dengan perpustakaan terbanyak mengalami kerusakan, baik ringan maupun berat, di antaranya Aceh (74,8 persen), Lampung (74,1 persen) Sulawesi Barat (72,7 persen) dan Papua Barat (72,5 persen).

Untuk bisa memiliki sekolah yang layak dan merata di Indonesia saja masih sulit, apalagi harus bermimpi untuk perpustakaan ada di setiap sekolah? | gambar: suaranusantara.com 

Di Pulau Jawa kecuali Jakarta, rata-rata kerusakan yakni mencapai angka, mulai dari 60 hingga 70 persen. Sementara di Nusa Tenggara dan Papua, kerusakan lebih parah akrena kerusakanya lebih dari 70 persen.

"Jumlah perpustakaan rusak itu karena banyak faktor dan bagus tidaknya pengelolaan pendidikan daerah indikatornya bukan hanya itu. Perlu dilihat juga siapa yang mengelola, apakah Dinas Perpustakaan atau Dinas Pendidikan," kata Najeela.

"Daerah yang pencapaian (standar perpustakaan dan pendidikan) tidak optimal, ini yang harus didukung. Yang terjadi justru malah diberi hukuman dan bukan dibantu seperti penambahan biaya BOS. Itu kan aneh," katanya.

Najeela juga melihat kesenjangan di Jakarta dan kota besar lainnya dibandingkan dengan di daerah. Siswa sekolah di Jakarta, punya akses yang lebih banyak terhadap perpustakaan sekolah dengan fasiltas seperti koleksi buku yang mendukung. Kondisi tersebut jarang bisa dirasakan oleh mereka yang tinggal di Papua.

Untuk menyikapi kesenjangan ini, Najeela menyarankan perlunya perbedaan politik anggaran untuk membangun perpustakaan dan fasiitas sekolah lainnya yang sesuai dengan konteks dan kondisi kemampuan tiap daerah.

"Politik anggaran harus beda, masalahnya semua disamakan padahal ekosistem dan kondisi daerah beda. Juga tidak ada peningkatan kapasitas pemerintah daerah, ada yang paham soal perpustakaan, ada yang tidak tahu sama sekali," katanya.

Jika merujuk aturan, tiap perpustakaan harus memenuhi standar nasional, meliputi koleksi, sarana dan prasarana, pelayanan, tenaga, penyelenggaraan, pengelolaan, dan integrasi dengan kurikulum.

Namun, lagi-lagi untuk pemenuhan standar tersebut membutuhkan uang.